Bayangkan sebuah Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang mengelola berbagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM): sekolah, masjid, panti asuhan, toko ritel, klinik, hingga unit usaha lainnya. Nilai asetnya bisa mencapai miliaran rupiah, melayani ribuan masyarakat, serta melibatkan puluhan bahkan ratusan karyawan.

Namun di balik besarnya amanah tersebut, pengawasannya sering kali hanya mengandalkan beberapa orang pengurus yang bekerja di sela-sela kesibukan mencari nafkah.

Mereka menghadiri rapat pada malam hari, diskusi hingga dini hari, memeriksa laporan keuangan di waktu luang, menyusun program setelah jam kerja, menyusun konsep tata kelola, melakukan audit dan menyelesaikan berbagai persoalan organisasi ketika pekerjaan utama telah selesai.

Bukan karena mereka tidak bertanggung jawab.

Melainkan karena waktu adalah sumber daya yang terbatas.

Inilah salah satu persoalan yang menurut penulis sudah saatnya didiskusikan secara terbuka. Bukan untuk mengurangi nilai keikhlasan, tetapi justru untuk memperkuat keberlangsungan dakwah Muhammadiyah.

Allah SWT berfirman,

Ayat ini mengajarkan bahwa Islam menghargai amal nyata. Niat yang baik harus diwujudkan melalui pekerjaan yang dilakukan secara sungguh-sungguh.

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

Keikhlasan dan profesionalisme bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Justru keduanya harus berjalan beriringan.

Selama ini sebagian besar pengurus Muhammadiyah menjalankan amanah secara sukarela. Tradisi inilah yang menjadi salah satu kekuatan Persyarikatan sejak didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan.

Namun tantangan organisasi saat ini jauh berbeda dibandingkan satu abad yang lalu.

Pengelolaan AUM semakin kompleks. Regulasi semakin banyak. Tuntutan transparansi semakin tinggi. Pengelolaan aset, sumber daya manusia, perpajakan, audit, pengendalian internal, hingga mitigasi risiko membutuhkan perhatian yang tidak sedikit.

Di sisi lain, para pengurus juga memiliki tanggung jawab mencari nafkah untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya.

Akibatnya, sangat wajar apabila pekerjaan utama menjadi prioritas, sementara urusan Persyarikatan dikerjakan pada waktu yang tersisa.

Bukan karena kurang ikhlas, tetapi karena setiap orang memiliki keterbatasan waktu.

Kondisi tersebut membawa konsekuensi yang tidak selalu disadari.

Audit sering kali belum menjadi prioritas.

Evaluasi program tertunda.

Implementasi kebijakan berjalan lambat.

Pengawasan terhadap AUM terbelengkalai. 

Penerapan Good Corporate Governance (GCG), pengendalian internal, dan budaya antikorupsi membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk dibangun dan diawasi secara konsisten.

Padahal Rasulullah ﷺ bersabda,

Semakin besar amanah yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ditunaikan.

Apabila pengawasan belum berjalan optimal, berbagai risiko dapat muncul. Efisiensi menurun, pemborosan sulit terdeteksi, keputusan strategis terlambat diambil, bahkan potensi penyimpangan menjadi lebih sulit dicegah sejak dini.

Akibat akhirnya bukan hanya menurunnya kinerja AUM, tetapi juga berkurangnya kemampuan Persyarikatan dalam membiayai dakwah dan pelayanan umat.

Sebagian orang masih memandang bahwa AUM tidak perlu mengejar keuntungan.

Padahal yang sesungguhnya menjadi tujuan bukanlah memperkaya organisasi, melainkan memperkuat dakwah.

Panti asuhan membutuhkan biaya pendidikan, makan, listrik, dan pembinaan anak asuh.

Masjid membutuhkan biaya operasional dan program dakwah.

Majelis, Lembaga, Ortom dan berbagai kegiatan sosial membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan.

Karena itu, AUM yang sehat dan menghasilkan surplus akan menjadi penopang bagi berbagai amal usaha yang memang tidak berorientasi pada keuntungan.

Semakin profesional AUM dikelola, semakin besar pula manfaatnya bagi umat.

Di berbagai daerah mulai muncul masjid yang dikelola secara profesional.

Masjid Jogokariyan di Yogyakarta, misalnya, mengembangkan berbagai unit usaha sehingga mampu membiayai operasional masjid dan menggaji SDM operasional seperti imam, petugas kebersihan, keamanan, dan pegawai pelayanan. Dengan dukungan SDM yang bekerja penuh waktu, pelayanan kepada jamaah dapat berlangsung setiap hari secara optimal.

Masjid Al-Falah Sragen juga menunjukkan hal yang serupa. Masjid ini mengelola organisasi operasional dengan sekitar 20 pegawai. Operasionalnya mencapai sekitar Rp100 juta per bulan yang ditopang oleh infak jamaah dan dikelola secara profesional. Dampaknya sangat nyata. Program dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, pembinaan anak-anak, remaja, keluarga, hingga pelayanan kepada kaum dhuafa dapat berjalan secara berkesinambungan.

Para donatur memahami bahwa sebagian dana digunakan untuk mendukung operasional masjid. Namun justru karena pengelolaannya profesional, tingkat kepercayaan jamaah meningkat dan manfaatnya semakin luas.

Paradigma pengelolaan masjid mulai berubah. Keikhlasan tetap menjadi ruh perjuangan, sedangkan profesionalisme menjadi sarana untuk memaksimalkan pelayanan.

Tulisan ini tidak sedang mengusulkan agar seluruh pengurus Muhammadiyah digaji.

Namun, apakah sudah saatnya Persyarikatan mulai membuka ruang diskusi mengenai bentuk dukungan operasional bagi pengurus tertentu yang memang memikul beban kerja tinggi?

Dalam Islam, Allah SWT menetapkan adanya bagian bagi amil zakat sebagai salah satu golongan penerima zakat (QS. At-Taubah: 60). Hal ini menunjukkan bahwa syariat mengakui adanya kebutuhan biaya operasional agar amanah umat dapat dikelola secara profesional.

Demikian pula Lazismu memiliki mekanisme pembiayaan operasional yang diatur sesuai syariat dan regulasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Mungkinkah di masa depan Persyarikatan mengkaji skema yang serupa, misalnya dukungan operasional bagi pengurus tertentu atau alokasi sebagian surplus AUM setelah seluruh kewajiban organisasi terpenuhi?

Tentu seluruhnya harus melalui mekanisme Persyarikatan, memiliki dasar hukum organisasi yang jelas, disetujui sesuai tingkat kewenangan, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta diaudit secara berkala.

Muhammadiyah dibangun oleh orang-orang yang ikhlas. Nilai itu tidak boleh berubah.

Namun organisasi yang semakin besar juga membutuhkan sistem yang semakin kuat.

Keikhlasan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan profesionalisme. Sebaliknya, profesionalisme hadir untuk menjaga agar keikhlasan mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi umat.

Mungkin sudah saatnya kita mulai mendiskusikan berbagai bentuk penguatan organisasi, termasuk bagaimana mendukung pengurus yang memikul amanah besar agar dapat bekerja lebih fokus, tanpa mengurangi nilai keikhlasan yang selama ini menjadi ruh perjuangan Muhammadiyah.

Diskusi ini bukan tentang mencari kenyamanan bagi pengurus. Bukan pula tentang mengubah Persyarikatan menjadi organisasi yang berorientasi pada materi.

Diskusi ini adalah tentang bagaimana memastikan bahwa amanah yang semakin besar dikelola dengan sistem yang semakin baik, sehingga dakwah Muhammadiyah dapat bergerak lebih cepat, lebih profesional, dan memberi manfaat yang semakin luas bagi umat dan bangsa.

Abdurr adalah nama pena dari seorang warga Muhammadiyah Cepu yang mengagumi perjuangan K.H. Ahmad Dahlan.